Pemindahan Ibu Kota, Jokowi Diminta Lobi Politik ke Anggota DPR Baru

Pemerintah sebelumnya memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke luar Pulau Jawa.

Suara.com - Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan lobi-lobi politik dari sekarang menyusul rencana pemindahan ibu kota negara.
Endi menganggap lobi politik harus dilakukan karena rencana pemindahan ibu kota merupakan isu lama, namun kembali ramai dibahas setelah diputuskan dalam rapat terbatas beberapa hari lalu.
"Memang lobi politik harus dilakukan dari sekarang. Memang ini kan baru seminggu ya usulan ini mengemuka. Meskipun ini isu lama tapi aksi dan reaksi baru sekarang," ujar Endi dalam diskusi bertajuk Pindah Ibu Kota Nih?, di Kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (4/5/2019).

Lobi-lobi politik yang harus dilakukan Jokowi, kata Endi, adalah dengan cara mendekati anggota dewan yang baru terpilih periode 2019-2024 di Senayan. Ia menyebut berdasarkan data KPU banyak anggota DPR yang terpilih berasal dari partai pemerintah.
"Bagaimana DPR yang baru, nanti akan dilihat, petanya kita tahu dari data KPU ‎bisa dipegang dan jadi rujukan terlebih banyak partai dari pemerintah yang akan mengisi posisi DPR," kata dia.

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) ‎Robert Endi Jaweng (pakaian orange tua). (Suara.com/Umay)

Sebelumnya, Presiden Jokowi memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke luar Pulau Jawa. Hal tersebut merupakan respons atas tiga usulan alternatif dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam rapat terbatas membahas tindak lanjut rencana pemindahan ibu kota di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019).

Tiga alternatif yang diusulkan kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro ialah, pertama ibu kota tetap di Jakarta dan akan dibuat distrik khusus untuk pemerintahan di sekitar Istana Presiden, kawasan Monas, dan sekitarnya.

Alternatif kedua, ibu kota dipindahkan dari Jakarta tapi berada di daerah satelit, yakni Bogor, Depok, Tangerang, atau Bekasi.
Sementara alternatif ketiga yakni memindahkan ibu kota langsung ke luar Pulau Jawa.
"Kalau masih berpikir tiga alternatif tadi, kalau saya sih alternatif satu dan dua sudah tidak," ujar Jokowi dalam rapat.

sumber :
https://www.suara.com/news/2019/05/04/164131/pemindahan-ibu-kota-jokowi-diminta-lobi-politik-ke-anggota-dpr-baru

Read More

Amien Rais: KPU Makhluk Politik Buatan Petahana

"Saya tidak ingin mengulangi kesalahan Mahfud MD ya, tidak tahu IT tapi sok tahu."

Suara.com - Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais mengaku sudah tidak percaya lagi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), selaku penyelenggara pemilu. Amien Rais menyebut KPU telah melakukan banyak kecurangan yang menguntungkan kubu Capres petahana, Joko Widodo.
Karena alasan itu, Amien Rais menyebut KPU sebagai makhluk politik buatan petahana. Pernyataan itu disampaikan Amien di acara pernyataan sikap menyangkut IT KPU di Seknas Prabowo-Sandi dengan tajuk 'Diduga Terlibat Manipulasi Suara Rakyat: KPU Tidak Layak Dipercaya'.
"Saudaraku, KPU itu makhluk politik buatan pemerintah petahana," ujar Amien di Seknas Prabowo - Sandiaga, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (4/5/2019).




Dalam pidatonya, anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga itu mengaku akan menyerahkan dugaan kesalahan KPU pada tim IT-nya.
Amien kemudian sempat menyindir mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD yang disebutnya berbicara soal tidak ada kecurangan Pemilu, tapi tidak paham urusan IT.

"Saya tidak ingin mengulangi kesalahan Mahfud MD ya, tidak tahu IT tapi sok tahu. Saya hanya mengantarkan saja nanti biar para ahli IT yang membedah apa sesungguhnya yang terjadi," kata dia.
Menurutnya, tim IT BPN Prabowo - Sandiaga sudah memiliki bukti dugaan kecurangan KPU yang sudah tidak terbantahkan lagi. Ia menyebut bukti laporan dugaan kecurangan itu semakin banyak.
"Jadi saya selalu mendapatkan laporan tidak utuh, tetapi makin lama makin berbahaya. Jadi insya Allah pada saatnya akan ada element of price kejutan," kata Amien.

Sumber :
https://www.suara.com/news/2019/05/04/141913/amien-rais-kpu-makhluk-politik-buatan-petahana

Read More

Prabowo Akan Bahas Kontrak Politik dengan KSPI

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade, mengatakan, dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 1 Mei 2019, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto kemungkinan akan menyinggung kontrak politiknya bersama Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI). "Itu (kontrak politik) pasti disinggung sama beliau karena komitmen beliau kontrak politik ya setahun yang lalu. Intinya itu lah pidatonya untuk kebaikan buruh, kebaikan nasib buruh," kata Andre saat dihubungi Kompas.com, Selasa (30/4/2019).

Baca juga: KSPI: May Day, 50.000 Buruh Dipusatkan di Tennis Indoor Senayan Andre mengatakan, dalam pidatonya, Prabowo juga akan menyampaikan situasi perkembangan politik terkini dan rencana ke depan untuk para buruh. "Karena Pak Prabowo tidak pakai teks, pointer-pointer nya tentu apa rencana besar Pak Prabowo tentang buruh, kontrak politik dulu, perkembangan politik terkini," ujarnya. Baca juga: Fadli Zon: Pak Prabowo Tidak Pernah Absen dalam May Day... Sebelumnya, Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, Prabowo sudah bersedia menandatangani kontrak politik tersebut dalam deklarasi dukungan pada peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2018. "Presiden yang akan kami deklarasikan ini harus menandatangi dan akan menandatangi kontrak politik," ujar Said saat dihubungi Kompas.com, Minggu (29/4/2018).



Penulis : Haryanti Puspa Sari
Editor : Diamanty Meiliana
Sumber : Kompas.com

Read More